Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

19.39 | Label:

A.  TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  NASIONAL

1. Konsep dan Hakekat Perundang-undangan
    Nasional
·      Dalam hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang terpenting adalah bagaimana reaksi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut, dan inilah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi lebih luas. Misalnya dia seorang guru, dia memerlukan reaksi apakah yang berbentuk punishment (hukuman) atau reward (hadian/ penghargaan) yang kemudian menjadi dorongan  untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.

·      Soerjono Soekanto, menyatakan, bahwa sejak dilahirkan manusia telah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu :
   1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di
           sekelilingnya, yaitu masyarakat
   2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam
        sekelilingnya.
·      Perundang undangan hanya merupakan sebagian dari hukum-hukum ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara dinamakan konvensi sedangkan hukum tidak tertulis dinamakan hukum adat.

·      Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di masyarakat. J.P. Glastra van Loan menyatakan, dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi :
    1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan
        hidup;
    2. Menyelesaikan pertikaian;
    3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan
        aturan, jika perlu dengan kekerasan;
    4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka
        penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
    5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum
        dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaimana
        disebutkan di atas.

·           Peraturan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan sebagainya. Contoh peraturan tidak tertulis adalah hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan dalam praktik   penyelenggaraan negara atau konvensi.
        Peraturan yang tertulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwewenang,
b. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu,
    dan
c. Bersifat abstrak (mengatur yang belum terjadi).

Ferry Edwar dan Fockema Andreae menyatakan, bahwa perundang-undangan (legislation, wetgeving atau gezetgebung) mempunyai dua pengertian, pertama
perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk  peraturan perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturanperaturan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

2. Landasan Berlakunya Peraturan Perundangundangan

·        Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk
di negara Republik Indonesia harus berlandaskan
kepada:
a. Landasan Filosofis Setiap penyusunan peraturan perundangundangan
             harus memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana
             diamanatkan oleh pancasila.

              Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis Pancasila, yakni :
             1). Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila
     Ketuhanan Yang Maha Esa
2).  Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3).  Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperi yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia,
4).  Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan
5).  Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


b. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan
harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan
masyarakat.

c. Landasan Yuridis
Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan
yuridis dalam pembuatan peraturan perundangundangan
memuat keharusan:
1). adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang- undangan,
2). adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang undangan,
3). mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu,
4). tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya,

3. Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa
prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan peraturan
perundang-undangan, adalah :
a. Dasar yuridis (hukum) sebelumnya. Penyusunan peraturan perundang undangan harus mempunyai landasan yuridis yang jelas, tanpa landasan yuridis yang jelas, peraturan perundangundangan yang disusun tersebut dapat batal demi hukum. Adapun yang dijadikan landasan yuridis adalah selalu peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum lain hanya dapat dijadikan bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut.
b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja
yang dapat dijadikan landasan yuridis. Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundangundangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundangundangan yang akan dibuat.
c. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.
d. Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.

Dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat
yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku. Prinsip ini dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah lex posteriori derogat lex priori.
e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara otomatis dinyatakan batal demi hukum. Contoh suatu keputusan menteri tidak dibenarkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dan undangundang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
f.  Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang dimenangkan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (prinsip lex specialist lex ge-neralist). Misalnyabila ada masalah korupsi dan terjadi pertentangan antara undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi dengan KUHP, maka yang berlaku adalah UU no. 20 tahun 2001.
g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya mengatur satu obyek tertentu saja. Contoh undang undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004mengatur masalah Kehakiman, UU nomor 5 tahun 2004 mengatur Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusidiatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003. Jadi sekalipun ketiga lembaga tersebut sama-sama bergerak di bidang hukum namun materinya berbeda, sehingga diatur oleh undang-undang yang berbeda.

4. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Sejak Indonesia merdeka tangal 17 Agustus 1945
ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan
perundang-undangan, yaitu :

Pertama, Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang “Memorandum DPR-GR mengatur “Sumber TertibHukum Republik Indonesia”.
 Kedua, pada era reformasi, MPR telah mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan”.
Ketiga pada tahun 2004 melalui UU RI no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lahirnya UU RI no. 10 tahun 2004 tidak terlepas dari tuntutan reformasi di bidang hukum. MPR pada tahun 2003
telah mengeluarkan Ketetapan nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan kembali terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (19) Ketetapan
MPR No.I/MPR/2003, maka status dan kedudukan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 digolongkan pada Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Sedangkan Ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000 adalah tergolong Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) ). Pada tahun 2004 lahir Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut dicantumkan mengenai Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, maka TAP MPR No. III/MPR/2000 otomatis dinyatakan tidak berlaku. Rumusan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut:
1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sbb:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIdonesia Tahun 1945
    b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
    c. Peraturan Pemerintah
    d. Peraturan Presiden
    e. Peraturan Daerah (Perda)
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur
    b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabuapetn/Kota bersama Bupati/Walikota
    c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
3. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah/Kabupaten/Kota yang bersangkutan
4. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
5. Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Untuk lebih memahami tata urutan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2004 cermati uraian berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum
    Dasar tertulis Negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. L.J. van Apeldoorn
menyatakan Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan E.C.S. Wade menyatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa Undang-
Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai
organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur
mengubah UUD, dan memuat larangan untuk
mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut :
a. Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga
    apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing- masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul di antara lembaga tersebut.
b. Hak-hak asasi manusia
c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
d. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak muncul kembali seorang diktator atau pemerintahan kerajaan yang kejam.
e. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

2. Undang-undang
Undang-undang merupakan peraturan perundang- undangan untuk melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membuat UU adalah DPR bersama Presiden. Adapun kriteria agar suatu permasalahan diatur melalui Undang-Undang antara lain
adalah:
a. UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945,
b. UU dibentuk atas perintah ketentuan UUterdahulu,
c. UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah  ada,
d. UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia,
e. UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.

Adapun prosedur pembuatan undang-undang adalah sebagai berikut:
a. DPR memegang kekuasaan membentuk undangundang.
b. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan  bersama.
c. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan:
a. otonomi daerah,
b. hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
c. pengelolaan sumber daya alam,
d. sumber daya ekonomi lainnya, dan
e. yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
          Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. PERPU dibuat dalam keadaan “darurat” atau mendesak karena permasalahan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Setelah diberlakukan PERPU tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.


4. Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan undangundang. Kriteria pembentukan Peraturan Pemerintah
adalah sebagai berikut.
a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya. Setiap pembentukan Peraturan Pemerintah harus berdasarkan undang- undang yang telah ada. Contoh untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus merupakan rincian atau penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang induknya, jadi ketika dalam undang-undang itu tidak diatur masalah sanksi pidana, maka Peraturan Pemerintahnyapun tidak boleh memuat sanksi pidana.
c. Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya. Isi atau materi Peraturan Pemerintah hanya mengatur lebih rinci apa yang telah diatur dalam Undang-Undang induknya.
d. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan UU.Dibentuknya Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibentuk. sekalipun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

6. Peraturan Daerah
          Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan dalam rangkamelaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan
kebutuhan daerah. Materi Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.


B. PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
NASIONAL

Proses pembuatan suatu undang-undang dapatdiajukan oleh Presiden kepada DPR, atau diajukan oleh DPR kepada Presiden atau diajukan oleh Dewan Perwakilan
Daerah kepada DPR. Secara skematik proses pembuatan suatu Undang-undang dapat dicermati pada bagan di bawah ini!.

PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG



Suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) secara garis besar formatnya berisi : Panamaan; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan (bila ada) dan Lampiran (bila diperlukan). Penamaan, berkaitan dengan judul atau nama dari Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang yang diajukan atau disahkan, termasuk nomor dan tahun pembentukan undang-undang tersebut. Penulisan penamaan dilakukan dengan menggunakan huruf besar semua.

C. MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL
Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, maka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.
Mentaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila dia.
1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia,
2. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut.
3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada. Orang menjadi patuh, karena :
1. Sejak kecil dia dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang berlaku secara nasional (Indoctrination).
2. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan (habit), sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya (utiliy)
4. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Masalah kepatuhan hukum merupkan atau menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Jadi ketaatan terdhadap berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di rumah,sekolah, masyarakat sekitar maupun dalam kehidupan berbangsa pada dasarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum.

Masalah ketaatan dalam penegakan negara hukum dalam arti material mengandung makna :
1. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuranukurantentang hukum baik atau hukum yang buruk
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan judikatif
3. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hakhak asasi manusia
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badanbadan eksekutif.


D. KASUS KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA  DI INDONESIA

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan karena dapat mengancam kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap di pidana.
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Selain itu undang-undang tindak pidana korupsi juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya
pencegahan dam pemberantasan korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum penghargaan.

Dalam skala nasional tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai profesi dapat dikatagorikan korupsi, seperti:
1. Menyuap hakim adalah korupsi. Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di atas, maka suatu perbuatan dikatagorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU no. 20 tahun 2001. Maka untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-unsur:a. Setiap orang,
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu,
c. Kepada hakim,
d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
2. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan adalah korupsi. Pasal 11 UU no. 20 tahun 2001 menyatakan, bahwa Untuk menyimpulkan apakah seorang Pegawai Negeri melakukan suatu perbuatan korupsi memenuhi unsur unsur :
a. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara,
b. Menerima hadiah atau janji,
c. Diketahuinya,
d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
3. Menyuap advokat adalah korupsi. Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di atas, maka suatu perbuatan dikatagorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU no. 20 tahun 2001 yang berasal dari pasal 210 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf e UU no. 3 tahun 1971, dan pasal 6 UU no.31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU no. 20 tahun 2001, maka untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur unsur :
a. Setiap orang,
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu,
c. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan,
d. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

E. MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN ANTI KORUPSI DAN INSTRUMEN (HUKUM  DAN KELEMBAGAAN) ANTI KORUPSI DI INDONESIA

Dalam penjelasan umum UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan, bahwa Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan
yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain dalam. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme; Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi
yang :
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi :
a. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
b. Tidak monopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi
d. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan,
penuidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian
tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 3).

Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPK menurutu pasal 6 adalah :
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakpidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Setelah kalian mencermati uraian di atas, renungkan kembali masalah masalah
sbb :
1. Bagaimana pendapatmu tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan di rumah, sekolah dan di masyarakat serta dalam kehidupan bernegara?
2. Apa komentar kalian tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat dan di lembaga peradilan?

3. Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0
Diposting oleh Unknown

Menuliskan Kembali Isi Cerpen

19.29 | Label: ,


Cara menuliskan kembali isi cerpen adalah :
-lu gunain bahasa yang baku
-lu gunain kalimat dari sudut pandang lu sendiri atau bisa dibilang lu jadi si pencerita isi cerpen itu
-kalo bisa dipersingkat mungkin tapi harus jelas bagaimana jalan ceritanya

nih, contohnya........


Judul                :  One Fine Spring In Korea
Pengarang       :  Wirochingu
Hari/tanggal membaca : Selasa, 10 September 2013
           
            Seorang mahasiswa yang sudah hampir 3 tahun hidup di negeri ginseng. Hidupnya selalu berkutat dengan pelajaran. Disamping itu karena bahasa koreanya yang masih amburadul. Mengharuskan ia mempelajari bahasa korea lebih dalam lagi. Setiap hari libur, ia selalu menggunakannya untuk bekerja sambilan. Hasilnyapun ditabung dan dikirim ke orang tuanya.
            Hari minggu jam 8 pagi, ia pergi menuju Seoul menggunakan kereta. Tujuannya selain untuk berjalan-jalan sekaligus pergi ke kantor KBRI untuk mengurus beberapa dokumen, serta mengunjungi kafe yang tepat berada disampin kantor KBRI tersebut. Lalu, karena ia tak tau ingin pergi kemana. Ia memutuskan untuk pergi ke Namsan Seoul tower yang berada di bukit Namsan. Untuk menuju kesana ia menempuh jarak sejauh 2 KM. Dan ia lebih memilih jalan kaki untuk pergi kesana, sambil menikmati keadaan yang dilaluinnya.
            Jam menunjukan pukul 17.00 dan ia sudah sampai di depan gerbang Taman Namsan. Lalu, ia segera masuk dan meneruskan perjalanannya sampai ke namsan Tower. Sebelum naik ia mebeli kopi hangat terlebih dahulu. Ketika ia sampai disana, ia duduk di bangku kosong yang ada tepat di samping seorang pria yang ia kira berusia sekitar 25 tahun. Dan sekedar untuk berbasa-basi iapun menyapanya. Lalu, ia memperhatikan pria tersebut sedang memandangi sebuah foto yang terpampang di laptopnya. Tampak ada 13 orang pria tersenyum bahagia di dalam foto tersebut. Melihat foto itu ia jadi teringat akan teman-temannya di Indonesia.
            Lalu, ia berdiri beralih melihat ke arah selatan Seoul dari kaca Namsan Tower. Hampir semua tempat di kota itu terlihat. Tak lama, pria yang sedang ada di bangku itu beranjak dari bangkunya dan menuju kearahnya. Dan, pria itu mengajaknya berbicara. Dari pembicaraan itu mengingatkan ia tentang keluarga dan teman-temannya. Ia sangat merindukannya. Sama seperti dirinya pria itu juga menceritakan orang yang dirindukan pria itu. Dan selama mereka berbicara, si pria baru menyadari bahwa mereka tak mengetahui nama satu sama lain. Akhirnya, pria itu menanyakan namanya duluan. Iapun menjawabnya.
            Namun, tiba-tiba ada seorang teman pria itu yang memanggilnya. Dan  mengharuskan pria itu pergi dari hadapannya.  Pria itu langsung pergi menuju ke mobil orang yang memanggilnya tersebut. Dan melesat pergi meninggalkannya dalam keheningan yang menyadarkannya bahwa ia lupa menanyakan nama pria itu.  membuatnya menyesal akan kebodohannya itu.
            ***
            Dua minggu kemudian ...
            Saat ini ia sedang menonton TV sambil memakan ramyeonnnya (mie khas korea). dan ketika ia mengganti chanelnya, ia memutuskan untuk memberhentikannya di sebuah acara variety show yang bernama SBS Strong Heart. Saat ia memperhatikan acara itu baik-baik. Ia melihat seorang pria yang mirip seperti yang bersamanya saat di Namsan Tower. Ia melihatnya hingga beberapa apa benar yang dilihatnya. Dan benar saja pria itu orangnya. Namun, tak disangka ternyata pria yang pernah bersamanya itu saat di Namsan tower adalah seorang personil anggota Super Junior, the great boyband in the world dengan basis fans yang telah melampaui batas-batas negara.  Ia tak pernah menyangkannya. Ia bersyukur, walaupun singkat ia tidak akan melupakan pertemuannya bersama seorang personil Super Junior yang bernama Kim Heechul.

            

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0
Diposting oleh Unknown

K-pop as an industry

23.37 | Label:

K-pop as an industry
Agencies...

The three biggest agencies in terms of revenue are S.M. Entertainment, YG Entertainmentand JYP Entertainment, often referred to as the "Big Three", whose stocks are traded at the Korea Exchange. In K-pop these record labels also function as agencies for the artists. They started operating as such at the beginning of the 2000s. They are responsible for recruiting, financing, training, marketing and publishing new artists as well as managing their activities and public relations.
In terms of market share the biggest agency is S.M. Entertainment. Their artists started the Hallyu wave in K-pop and managed to break into Japan. The "Big Three" occasionally cooperate, for example Se7en, managed by YG Entertainment received a song from JYP Entertainment founder Park Jin-young in 2012 and the representatives of the three agencies judged at the SBS reality talent show "K-pop Star". The "Big Three", together with Star J Entertainment, AM Entertainment and Key East founded the United Asia Management (UAM), which aims to spread K-pop globally as well as facilitate the development of better artist recruitment and management processes. UAM auditions are global and not restricted to Korean talents. Besides musicians, UAM also manages actors, directors, stylists, hair and make-up artists. The merge was highly criticised as it might put pressure on content providers as well as further pressurize other Asian countries, like the Chinese market, which is unable to respond to and compete with the mass production of Korean entertainment companies.
In 2009, DFSB Kollective became the first distributor of K-pop songs on iTunes. The recent overseas expansion by K-pop music agencies has led to significant increases in profit and total revenue.

Total revenues of K-pop record labels (in USD million)
Year of
establishment
Record label
2008
2010
2011
2012
Source
1995
S.M. Entertainment
42.5
87.1
129
217
[130]
1996
YG Entertainment
51.8
70.3
96.9
[131]
1997
JYP Entertainment
3.1
9.1
17.8
13.5
[132]
Sales and market value
The Korean music industry grossed nearly $3.4 billion in the first half of 2012, which amounts to a 27.8% increase from the same period last year, according to Billboard. Before the digital market took hold, the South Korean music industry was nearly destroyed in the early 2000s by the large amount of illegal file sharing, a problem threatening other countries at the time as well. In 2006, however, South Korea's digital music market surpassed the physical market, with more than half of revenue coming from digital sales. K-pop's social media presence on Korean and English websites such as Facebook and Youtube have also had a major impact on the size of its global market. Viki, the video and music streaming website, has influenced global K-pop trends by providing translated subtitles for music videos.]
In 2011, 1,100 albums were released in South Korea. The hip-hop genre had the most among them at two-thirds of the total albums. One-third of the albums were from other genres, including rock, modern folk, and crossover. This shows that there is a variety of genres in South Korea outside of what is produced by K-pop idols. Illegal downloads have pushed down prices significantly. In 2012, the average cost of obtaining a K-pop song in South Korea amounted to US$0.10 for a single download, or $0.002 when streamed online.
K-pop is more than music or pop culture, but it is a new type of business model. It especially makes tourism work in a global scale. Fans from all over the world are coming to South Korea for tours and this has contributed positively to the total sales and market value of K-pop. Hence, according to Mfrascog, K-pop is "a model used to drive geographical interest and spawn tourism."[139]
K-pop (in Korea) global music market rank
Year
Physical*
Digital
2005
27
2006
27
2007
32
23
2008
24
2009
24
14
2010
21
2011
11
11
2012
11
8
* includes albums, singles and DVDs sold
Trainee system
See also: Slave contracts
Cultural technology, or CT, is a concept popularized by Lee Soo-man, founder of the South Korean music label and talent agency S.M. Entertainment. It is a 3-step process of exporting K-pop overseas as part of the Korean wave and consist of a tightly controlled training system. Joseph L. Flatley from the American news network The Verge described it as one of the most "extreme" systems of pre-packaging K-pop bands, which are owned by a handful of entertainment agencies. The three steps to the Cultural technology described by Lee Soo-man consists of the following: (1)exporting cultural products; such as placing Korean singers in different countries, (2)creating international collaborations and (3)globalizing the product by cooperating with musicians from different countries to create a global brand. Lee's CT method makes the singers to have different images and styles depending on the nation that they perform in, thus allowing to target the specific audiences in the right way.
South Korean entertainment companies such as S.M. Entertainment have created a process to train singers and dancers in its groups. The journey to stardom often starts around age 9 or 10, when tightly supervised trainees begin dance and voice classes at night and live together while attending school. Besides singing and dancing trainees are also taught foreign languages, most notably English, Japanese and Chinese. According to the CEO of Universal Music's Southeast Asian branch, the Korean idol trainee system is unique in the world.
To guarantee the high probability of success of new talent, talent agencies fully subsidize and oversee the professional lives and careers of trainees, often spending in excess of $400,000 to train and launch a new artist.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0
Diposting oleh Unknown
Langganan: Postingan (Atom)